Kota Sorong- Transisinews.my.id Pembangunan Proyek Terminal Tahap ll Tipe B. Dan Sumber dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), lokasi Kabupaten Sorong Selatan – Sorong Selatan (Kab.)
Dugaan proyek Terminal Tahap ll, Tipe B Dengan Penyedia PT Pulau Dua Santosa, tersebut tidak sesuai SPEK dan Pekerjaan Tahun angaran 2023, yang tertara dalam papan Proyek SPK 23 Agustus 2023, Waktu Pelaksanaan 120 Hari, sampai Desember 2023,
Proyek yang berbandrol cukup Fantastik dengan angka. 29,500,000,000.00 (29,5 M) menjadi perhatian khusus untuk Polri dan Kejari Papua Barat Daya, dan KPK RI.
Dari hasil investigasi Awak media Kalau Proyek tersebut Adalah Proyek APBD, dan penyelenggaraan dinas Perhubungan darat Papua Barat Daya (PBD)
Terkait proyek yang diduga sudah habis Masa Aktif 120 Hari Desember 2023 dan Penambahan Perpanjangan Waktu 20 Hari hingga 50 hari atau Penambahan waktu kerja, Dindong kini tinggal menghitung hari habis, tapi pekerjaan tersebut terlihat masih Berjalan 30% lebih artinya dugaan Proyek tersebut Fiktif atau Proyek Siluman,
Diduga Adanya proyek fiktif tersebut kami tim awak media melakukan konfirmasi kepada kepala dinas Perhubungan PBD- Plt. Viktor Salossa, dikantor tapi tidak bisa ketemuan atau berusaha menghindar dari tim awak media,
Dengan alasan rapat dan keluar daerah, kami Juga mencoba kompirmasi ke kepala dinas perhubungan kota kami mendapat jawaban bahwa itu rana Papua Barat daya beliau juga menyampaikan betul itu Bagun satu lokasi dengan kota punya tapi terkait anggaran dan pekerjaannya provinsi punya
Dan kami melanjutkan serta mencari siapa Pejabat Pembuat Komitmen PPK ternyata adalah kadis perhubungan Viktor Salossa, sendiri serta juga adalah KPA, jadi kami bertanya- tanya Kadis Tersebut akhirnya diduga merangkap jabatan.
Pembangunan terminal tersebut yang dikelola oleh dinas perhubungan Papua Barat daya perlu di pertanyakan karena banyak kejanggalan yang menjadi temuan dilapangan, mulai dari kantor kontraktor yang tidak jelas, direksi keet yang tidak ada inikan Lucu, malah gedung pemerintahan di pakai sebagai kantor direksi keet, nah ini lucu tidak, pembagunan gedung tersebut sudah 2 kali di Adendum,
Ketika dikonfirmasi kepada salah Seorang Petugas Dinas Perhubungan Melalui telpon genggam menyampaikan bahwa bangunan tersebut tidak mempunyai urgensi apa apa dimana bangunan yang sama sudah ada serta baru selesai dibangun, dan itu proyek Hannya menghabiskan anggaran saja”ungkap nya.
Dan melanjutkan pertanyaan terkait Anggaran, sebutnya bingung sebab setau saya 29,5 milliar, dimana bagunan hanya 1 gedung sedangkan 3 Gedung lainnya seperti terminal kedatangan dan keberangkatan serta ruang tunggu, loket tiket, diduga hanya sekitar 19 milliar. Tuturnya
Agar tidak menimbulkan kegaduhan oleh masyarakat terkait proyek siluman, pihak Polri dan Kejari segeralah lakukan Audit Ke Lokasi dan lakukan pemeriksaan oknum terkait agar ada kejelasan yang pasti,
